1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa[1]. Dilihat dari sejarah hukum Republik Indonesia, Bangsa Indonesia telah menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi sejak negara masih berusia sangat muda. Saat itu dimulai dengan pemberantasan korupsi di lingkungan militer yang kemudian berkembang menjadi pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat negara. Perang melawan korupsi di tingkat negara ini dapat dilihat dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah beberapa kali dibuat dan yang terakhir adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
Pembuktian merupakan perkara yang penting dalam pemeriksaan perkaran pidana, termasuk perkara pidana korupsi. Pembuktian membantu hakim dalam memberikan putusan apakah seseorang yang diperiksa di pengadilan atas perkara pidana benar-benar telah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.
1.2.Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah pembuktian dalam tindak pidana korupsi?
b. Apa sajakah alat bukti dalam tindak pidana korupsi?
2. PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
2.1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Pidana
Kamus Besar Hukum Indonesia menyatakan pembuktian adalah proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan[2]. Cara bagi pelaku atau terdakwa untuk dapat membuktikan kepada hakim didepan persidangan mengenai kebenaran tentang perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu dengan cara memberikan keterangan atau memberikan alat-alat bukti yang tepat, sehingga hakim dapat yakin untuk memberikan putusan terhadap perkara yang telah dilakukannya. Pembuktian merupakan suatu proses yang mana alat-alat bukti dapat dipergunakan atau diajukan dalam persidangan untuk membuktikan suatu perkara.
Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang dan membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakims guna membuktikan kesalahan terdakwa.Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.[3] Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah keseluruhan aturan-aturan hukum atau aturan-aturan mengenai kegunaan untuk merekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang lain yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.[4]
Dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu ketentuan yang dilakukan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdakwa juga wajib untuk memberikan alat-alat bukti yang dapat menggugurkan dakwaan yang telah didakwakan terhadap dirinya, sehingga terdakwa mampu untuk membuktikan kebenaran akan perbuatan yang dilakukannya. Pembuktian merupakan perdoman bagi hakim, karena dengan adanya pembuktian hakim dapat memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara.
Pembuktian pada dasarnya telah dimulai dari tahap penyelidikan, dimana tim penyidik bertindak untuk mencari barang bukti yang diduga digunakan dalam terjadinya suatu tindak pidana, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut merupakan tahapan awal terjadinya pembuktian. Dengan kata lain proses pembuktian dilakukan sejak dimulainya proses penyelidikan barang bukti yang menghasilkan kejahatan terdakwa hingga penjatuhan vonis terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.
2.2. Teori Sistem Pembuktian Tindak Pidana
Ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem pembuktian yakni:[5]
1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)
Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time.
Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).
2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction in time)
Sistem pembuktian conviction in time ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukanya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.
3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (conviction raisonnee/convictim-raisonnee)
Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim ”dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian convictim in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem convictim-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.
Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinanya (vrije bewijstheorie).
4) Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk stelsel)
Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undangundang negatif (negatief wettlijke bewijs theorie) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction intim/conviction raisonce).
Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limintatif ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural.
2.3. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP
Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.”
Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro[6]:
“Bahwa sistem yang dipertahankan oleh Indonesia sampai sekarang dalam KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negative wettenlijk), oleh karena adanya dua alasan penting, yakni: pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.”
2.4. Alat Bukti dalam KUHAP
Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
a. Keterangan saksi
Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.sedangkan Menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.[7]
b. Keterangan Ahli
Keterangan Ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Alat bukti keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam menentukan suatu putusan dalam persidangan. Alat bukti keterangan ahli memiliki nilai kekuatan yang sama dengan alat bukti keterangan saksi. Adapun nilai yang melekat pada keterangan ahli adalah:
1. Memiliki kekuatan pembuktian bebas
2. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
c. Surat
Surat merupakan alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian. Pada Pasal 187 menjelaskan bahwa surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktiansesuatu hal atau sesuatu keadaan.
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
d. Petunjuk
Pasal 188 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa petunjuk adalah kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.Dalam Pasal ini, petunjuk adalah suatu kejadian yang diulang kembali sehingga mendapatkan bukti-bukti yang baru yang menajadi keyakinan hakim dalam memberikan suatu keputusan dipersidangan. Menurut Pasal 188 ayat (2) alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan kata lain alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung dengan alat bukti yang lain, karena jika keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tidak ada dalam persidangan maka petunjuk tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.
Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama hal nya dengan alat bukti lainnya, yaitu hakim tidak terikat atas kebenaran yang diberikan oleh alat bukti petunjuk. Jika alat bukti petunjuk belum bisa memberikan keyakinan pada hakim, maka hakim berwenang untuk dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
e. Keterangan Terdakwa
Kedudukan alat bukti terdakwa terletak di urutan terakhir dalam Pasal 184 KUHAP, meskipun keterangan terdakwa terletak pada urutan terakhir, namun peranan dari keterangan terdakwa sangat dibutuhkan oleh hakim. Keterangan terdakwa telah dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP yaitu:
1. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
3. PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI
3.1. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi
Pembuktian dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38A dan Pasal 38B.
Pasal 37
(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
Pasal 37 A
(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
Pasal 38 A
Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pasal 38 B
(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.
Berdasarkan pengaturan mengenai pembuktian pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut terdapat dua metode pembuktian dalam tindak pidana korupsi yaitu pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembuktian oleh terdakwa. Pembuktian oleh penuntut umum menggunakan sistem sesuai dengan KUHP. Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian ini dikenal dengan istilah sistem pembuktian terbalik.
Alasan tindak pidana korupsi menggunakan beban pembuktian terbalik dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dikarenakan banyaknya pasal-pasal mengenai suap selama ini hanya sebagai pasal-pasal yang tidak memiliki makna, sehingga diperlukan metode untuk membangunkan ketentuan pasal suap tersebut dalam pembaharuan terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi.[8] Mengaktifkan mengenai pasal suap ini diperlukan mekanisme pelaporan atas pemberian suatu barang atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.[9] Dari segala bentuk kasus tindak pidana korupsi, kasus suap merupakan kasus yang sulit untuk diberantas, karena dapat dilihat dari rapinya proses penyuapan yang dilakukan oleh pelaku dan mudahnya bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti, sehingga hal ini yang membuat aparat penegak hukum sulit untuk memberantas kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian adanya suatu proses pelaporan dalam tindak pidana korupsi, dimana pelaporan dapat membantu ketentuan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian.
Sistem pembalikan beban pembuktian tidak bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan pemberian yang berkaitan dengan suap.[10]
Jadi jika dalam suatu perbuatan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sama sekali tidak diterapkan sistem pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian tetap keapada Jaksa Penuntut Umum, terkecuali dalam Pasal 12B menjelaskan sistem pembalikan beban pembuktian yang digunakan tidak lagi murni melainkan bersifat terbatas dan berimbang. Karena terdakwa memiliki hak untuk mebuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat dinyatakan tiak bersalah.
3.2. Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi
Alat bukti dalam tindak pidana korupsi adalah alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP ditambah dengan ketentuan mengenai alat bukti di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menambahkan penyadapan sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pada Pasal 26 dan 26 A disebutkan mengenai alat bukti elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memberantas kasus korupsi. Pasal 26 menyebutkan bahwa penyidik, penuntut, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sedangkan, Pasal 26A menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga bisa diperoleh dari:
1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Pasal 26 dan 26 A tersebut di atas telah menjelaskan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi tidak hanya berpedoman pada ketentuan alat bukti yang sah dalam KUHAP, melainkan alat bukti berupa media elektronik seperti penyadapan yang telah dijelaskan dalam Pasal 26A dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi.
Adanya perluasan mengenai alat bukti petunjuk tersebut, dikarenakan kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mana dalam kasus korupsi sulit menemukan kebenaran serta sulit untuk untuk mencari bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut, sehingga diperlukanlah perluasan alat bukti seperti penyadapan untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara korupsi.
4. SIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam tindak pidana korupsi menganut dua sitem pembuktian, yaitu sistem pembuktian sesuai KUHAP ( sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif) dan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif membebankan kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya sedangkan sistem pembuktian terbalik membebankan pada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Saat ini, pembebanan pembuktian terbalik baru diberlakukan untuk jenis tindak pidana korupsi tertentu yang berkaitan dengan delik suap.
Berkaitan dengan dengan alat bukti, dalam tindak pidana korupsi dipergunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP yang diperluas dengan alat bukti yang diatur Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu: (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
[1] UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian konsideran, menimbang huruf a.
[2] Kamus Hukum, 2013, Bandung, Citra Umbara, hlm. 373
[3] M. Yahya Harahap, 1998, Tinjauan berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana Diktat, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.4
[4] Bambang Purnomo, 1993, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm.36.
[5] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 256-257.
[6] Andi Hamzah, Op.cit, hlm.253.
[7] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahanny, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal.216
[8] Indriyanto Seno Aji, 2006, korupsi kebijakan aparatur Negara dan hukum pidana, Jakarta, CV.Diadit Media, hlm.350
[9] Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Yogyakarta Penerbit UII Press, 2011), hlm.78
[10] Indriyanto Seno Aji, Op.cit, hlm.285
